Dasar Hukum Ppn Di Indonesia Yaitu

Dasar Hukum Ppn Di Indonesia Yaitu. Berikut dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu UndangUndang Dasar 1945 Pasal 23A Dari berbagai jenis undangundang yang mengatur tentang pajak yang ada di Indonesia UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undangundang yang ada UUD 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi.

Permasalahan hukum yang lain yaitu perbedaan yang mencolok di dalam ketentuan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan UU No 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu mengenai penerapan kriteria pemungut pajak dalam UU No 2 Tahun 2020 menjelaskan bahwasanya.

PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), DASAR …

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UndangUndang No 8/ 1983 berikut revisinya yaitu UndangUndang No 11/ 1994 dan UndangUndang No 18/ 2000 A Latar Belakang Penggantian Pajak Penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan yang pemungutannya berdasarkan Undang Undang nomor 35tahun.

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai Atau PPN Adalah Sebagai

Periode ini merupakan bagian terakhir dari empat periode sejarah dan perkembangan pemungutan PPN di Indonesia Kebutuhan akan sistem pajak yang lebih modern sudah dirasakan sejak perekonomian Indonesia berkembang Terlebih adanya tekanan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menunjang perekonomian di masa yang akan.

Karakteristik PPN Indonesia dan Sejarah Pengenaan PPN

Tarif PPN dikenakan pada satu kali transaksi yaitu sebesar 10% dari nilai transaksiPungutan pajak dilakukan jika nilai transaksi di atas Rp36 juta sehingga jika nilai transaksi di bawah Rp36 juta maka tidak ada pungutan PPN Nilai transaksi yang dimaksud termasuk di dalamnya jenis nilai luas dan lokasi properti.