Latar Belakang Pemekaran Daerah

Latar Belakang Pemekaran Daerah. A Latar Belakang Mengiringi dinamika politik yang berkembang sejak awal era reformasi khususnya berkaitan dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk daerah otonom baru Untuk itu pemerintah menerbitkan PP nomor 129 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah yang mengatur.

PDF fileA Latar Belakang Masalah Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

PDF fileLatar Belakang Meningkatnya jumlah daerah baru tidak terlepas dari semangat otonomi serta terbitnya PP No 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah Keinginan yang kuat dari daerah terkait pelaksanaan kebijakan otonomi dan peluang yang ada berdasar PP No 129 Tahun 2000 mengakibatkan.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang UNISSULA

PDF fileLatar Belakang Pemekaran merupakan konsekuensi logis terhadap penciptaan demokratisasi berpemerintahan Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan Desentralisasi tanpa disertai demokratisasi sama saja memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah Sebaliknya demokrasi tanpa desentralisasi sama saja merawat.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

PDF fileA Latar Belakang dan Permasalahan Pemekaran daerah secara intensif berkembang Sejak Era Pascakolonial perjuangan Kemerdekaan pada tahun 19451949 Terjadi Pemekaran diwilayah diindonesia pemekaran tersebut antara lain pembagian wilayah terdiri atas 8 propinsi yaitu Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Borneo Sulawesi Maluku dan Sunda 1Hal ini terus berlanjut.