Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara. Beberapa pengertian tersebut di atas tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat memenuhi unsurunsur yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara UndangUndang No 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No 9 Tahun 2004 telah memberikan pengecualian.

PROSEDUR BERACARA DI TINGKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh H Yodi Martono Wahyunadi SH MH I PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN Berdasarkan Keppres No 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN.

BAB II TINJAUAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Penjelasan pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat 1 adalah kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara Dan di tuju k an kepada hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa.

Perluasan Makna Keputusan Tata Usaha Negara Rifaihadi.com

PDF fileSengketa Tata Usaha Negara harus berwujud sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara Dengan demikian tidak mungkin sampai terjadi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang.

Ciriciri Sengketa Tata Usaha Negara Klinik Hukumonline

PDF filesengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN.